Nganjuk.Kliksuarabaya- Transformasi digital terus dilakukan oleh BPJS Kesehatan guna memberikan kemudahan, kecepatan, serta efisiensi pelayanan bagi seluruh peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Melalui kehadiran berbagai kanal layanan non-tatap muka, masyarakat kini dapat mengurus keperluan administrasi hingga mengambil nomor antrean fasilitas kesehatan tanpa harus datang serta mengantri langsung di kantor cabang.
Sistem pelayanan berbasis digital ini dikupas tuntas dalam dialog interaktif program Dinamika Pagi di 105,3 Radio Suara Anjuk Ladang (RSAL FM) pada Kamis, 18 Juni 2026. Dialog bertajuk “Kanal Layanan Non-Tatap Muka JKN” ini menghadirkan Kepala Kantor BPJS Kesehatan Kabupaten Nganjuk, Frisca Prasetyo Wibowo (Pak Pras), sebagai narasumber utama.
Kepala Kantor BPJS Kesehatan Nganjuk, Pak Pras, mengungkapkan bahwa wilayah kerja Kediri—termasuk di dalamnya Kabupaten Nganjuk—mencatatkan angka pemanfaatan aplikasi Mobile JKN tertinggi se-Jawa Timur. Salah satu fitur paling favorit dan berdampak besar bagi masyarakat adalah fitur antrean faskes secara daring.
“Melalui aplikasi Mobile JKN, masyarakat tidak perlu lagi datang ke rumah sakit atau Puskesmas sejak jam 2 atau jam 3 subuh hanya untuk mengantri. Antrean sudah bisa diambil secara online dari rumah, lengkap dengan sisa jumlah antrean serta pilihan jam pelayanan dokter. Ini sangat mengefisiensikan waktu warga sarta mengurangi kepadatan di ruang tunggu poli rumah sakit,” urai Pak Pras.
Selain Mobile JKN, BPJS Kesehatan juga menyediakan empat kanal digital utama lainnya:
- Kanal Pandawa (WhatsApp Terpadu): Layanan yang paling simpel sarta akrab di masyarakat melalui nomor WhatsApp 0811-8165-165. Cukup memasukkan nomor NIK, warga bisa mengurus pendaftaran baru, perubahan FKTP, pengaktifan kembali kartu non-aktif, hingga program Rehab.
- Program REHAB (Rencana Pembayaran Bertahap): Solusi keringanan bagi peserta mandiri yang memiliki tunggakan iuran. Mekanisme cicilan dapat diatur langsung secara by system melalui Mobile JKN agar beban iuran terasa lebih ringan.
- Aman JKN (Anjungan Mandiri): Mesin anjungan mandiri layaknya ATM perbankan yang diletakkan di kantor cabang untuk mengecek status kepesertaan, tagihan, sarta perubahan data secara mandiri tanpa melibatkan interaksi human-to-human.
- Viola (Virtual Office): Pelayanan peserta berbasis video conference di kantor desa atau kecamatan yang terkoneksi langsung dengan petugas BPJS pusat guna melayani daerah pelosok.
Merespons pertanyaan dari akun live TikTok mengenai mekanisme perpindahan dari kepesertaan Mandiri ke Penerima Bantuan Iuran (PBI) akibat korban PHK, BPJS Kesehatan menegaskan bahwa wewenang penentuan kelayakan warga miskin tidak berada di tangan BPJS.
“Bagi warga kurang mampu atau korban PHK, silakan melapor ke perangkat desa setempat. Pihak desa yang akan melakukan input data ke aplikasi SIKS-NG (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Jika hasil verifikasi sistem berada pada desil 1 sampai 5, maka negara serta Pemerintah Daerah Nganjuk berkomitmen hadir untuk mengalihkan jaminan kesehatannya. Warga cukup duduk manis di rumah menunggu prosesnya selesai,” tegas Pak Pras.
Ia juga mewanti-wanti agar warga berhati-hati dan tidak meminjamkan data KTP atau KK kepada orang lain. Kerap ditemukan kasus warga miskin yang dicoret dari daftar bantuan JKN pusat lantaran NIK miliknya disalahgunakan oleh pihak lain untuk melakukan transaksi rekening tidak wajar atau mengajukan pinjaman online (pinjol).
Terkait dengan kasus kehilangan fisik kartu JKN-KIS, masyarakat diimbau untuk tidak panik. Sejak diterapkannya kebijakan penunggalan identitas (single identity), seluruh fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) serta Rumah Sakit Daerah (RSD) di Nganjuk wajib menerima pelayanan berobat hanya dengan menunjukkan KTP Elektronik milik peserta. Petugas medis cukup memasukkan nomor NIK ke sistem untuk membaca validitas data kepesertaan pasien.
Pak Pras juga mengklarifikasi pro-kontra pelayanan medis yang sempat terjadi di beberapa faskes sekunder seperti RSD Kertosono dan RSD Nganjuk. Ia menerangkan bahwa klaim pengobatan BPJS di UGD Rumah Sakit hanya berlaku bagi kategori pasien darurat (emergency) yang mengancam keselamatan nyawa atau pendarahan hebat.
“Jika anak panas ringan akibat mau tumbuh gigi atau pusing karena maag biasa, mohon periksakan ke faskes tingkat pertama (Puskesmas/Klinik/Dokter Keluarga) terlebih dahulu. Memaksakan diri masuk lewat UGD Rumah Sakit untuk penyakit non-darurat akan dinilai di luar prosedur, sehingga biayanya tidak dapat dijamin oleh BPJS,” pungkasnya.
